GAJI PNS TAHUN 2013

GAJI PNNS TAHUN 2013

Tabel Gaji PNS 2013 berdasarkan pangkat dan golongan, ditetapkan pada tanggal 11 April 2013 sebagaimana tercantum pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 22 Tahun 2013 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

Adapun daftar gaji PNS pada tahun anggaran 2013 dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH 

NOMOR 46 TAHUN 2011

TENTANG 

PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

Maaf, berhubung halaman terlalu panjang maka perihal diatas tidak bisa kami muat di blog ini, untuk melihat lengkap silahkan kunjungi situs sumber.


Sumber : BKN
Link : http://www.bkn.go.id

JUKNIS VERIFIKASI DOKUMEN DAN PENYALURAN BLM-PUAP

Petunjuk Teknis

Verifikasi Dokumen Administrasi dan Penyaluran Dana BLM-PUAP 

Tahun 2013

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Selaku Ketua Tim PUAP Pusat

Maaf, berhubung halaman terlalu panjang maka Juknis yang dimaksud tidak bisa kamu muat di blog ini, Untuk lihat Petunjuk Teknis 9Juknis) yang lengkap silahkan kunjungi situs sumber.

Sumber : Deptan
Link : http://www.deptan.go.id

PEDOMAN TEKNIS SL-PTT PADI DAN JAGUNG

Pedoman Teknis

Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) 
Padi dan Jagung Tahun 2012

Kementerian Pertanian

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2012

Maaf, berhubung halaman terlalu banyak maka Pedoman Teknis SL-PTT tidak bisa kami muat di blog ini, untuk melihat Pedoman Teknis tersebut yang lengkap silahkan kunjungi situs sumber.
(Klik http://www.deptan.go.id/)

Sumber : Deptan

Link : http://www.deptan.go.id/

PEDOMAN PELAKSANAAN P2BN

Pedoman Pelaksanaan

Pengawalan dan Pendampingan Penyuluhan Pertanian dalam mendukung P2BN di Lokasi SL-PTT dan Demfarm SL Agribisnis Padi Tahun 2012

Tunjangan Fungsional Penyuluh Pertanian

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 16 TAHUN 2013 

TENTANG 

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN,  

PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN, PENGAWAS BENIH TANAMAN, PENGAWAS BIBIT TERNAK, MEDIK VETERINER, PARAMEDIK VETERINER, DAN PENGAWAS MUTU PAKAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

BAGAN PH TANAH

BAGAN TINGKAT KEASAMAN TANAH

Bagan tingkat keasaman tanah

Sumber : http://penyuluhthl.wordpress.com

BAGAN WARNA DAUN (BWD)

Bagan Warna Daun (BWD)

Bagan warna daun ini berguna dalam pemantauan terhadap kebutuhan pupuk N, adapun cara peenggunaan bagan ini dapat dilihat pada penjelasan dibawah ini :

PETUNJUK PELAKSANAAN PENILAIAN KEMAMPUAN KELOMPOKTAN

PETUNJUK PELAKSANAAN
PENILAIAN KEMAMPUAN KELOMPOKTANI

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Pembangunan pertanian ke depan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam rangka mengurangi kesenjangan dan memperluas kesempatan kerja serta mampu memanfaatkan semua peluang ekonomi yang terjadi sebagai dampak dari globalisasi dan liberalisasi perdagangan dunia.

PEDOMAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN PETANI

PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 273/Kpts/OT.160/4/2007

TENTANG

PEDOMAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN PETANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

LAMPIRAN : PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 25/Permentan/OT.140/5/2009
TANGGAL : 13 Mei 2009

PEDOMAN PENYUSUNAN PROGRAMA PENYULUHAN PERTANIAN

Maaf, berhubung halamn tarlalu banyak maka tidak bisa dimuat pada blog ini, untuk lebih lanjut silahkan kunjungi situs sumber dibawah ini.

Sumber : http://perundangan.deptan.go.id

PEDOMAN PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN POKTAN DAN GAPOKTAN

PEDOMAN PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN 

KELOMPOKTANI DAN GABUNGAN KELOMPOKTANI

A. Latar Belakang.

       Pada tanggal 11 Juni 2005 Presiden RI telah mencanangkan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (RPPK) sebagai salah satu dari Triple Track Strategy dari Kabinet Indonesia bersatu dalam rangka pengurangan kemiskinan dan pengangguran serta peningkatan daya saing ekonomi nasional dan menjaga kelestarian sumber daya pertanian, perikanan dan kehutanan. Arah RPPK mewujudkan "Pertanian tangguh untuk pemantapan ketahanan pangan, peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian serta peningkatan kesejahteraan petani".

TATA KEARSIPAN (PERATURAN MENTERI NOMOR 78 TAHUN 2012)

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 78 TAHUN 2012

TENTANG

TATA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN 

KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

PAKAIAN DINAS PNS (PERATURAN MENTERI NOMOR 60 TAHUN 2007)

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR : 60 TAHUN 2007

TENTANG

PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL Dl LINGKUNGAN

DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI,