PEMBERHENTIAN DARI PNS ATAU PENSIUN

PEMBERHENTIAN DARI PNS ATAU PENSIUN

     Pensiun adalah jaminan hari tua dan sebagai balas jasa terhadap Pegawai Negeri yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada Negara. Pada pokoknya adalah menjadi kewajiban setiap orang untuk berusaha menjamin hari tuanya, dan untuk ini setiap Pegawai Negeri Sipil wajib menjadi peserta dari suatu badan asuransi sosial yang dibentuk oleh pemerintah. Karena pensiun bukan saja sebagai jaminan hari tua, tetapi juga adalah sebagai balas jasa, maka Pemerintah memberikan sumbangannya kepada Pegawai Negeri.

PEDOMAN PERNIKAHAN BAGI PNS

PEDOMAN PERNIKAHAN BAGI PNS

       Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, maka perceraian sejauh mungkin dihindarkan dan hanya dapat dilakukan dalam hal-hal yang sangat terpaksa.

PETUNJUK TEKNIS SERTIFIKASI PROFESI PENYULUH PERTANIAN

PETUNJUK TEKNIS SERTIFIKASI PROFESI PENYULUH PERTANIAN

FORM DATA TEKNIS DAK BIDANG PERTANIAN 2014

FORM DATA TEKNIS DAK BIDANG PERTANIAN 2014

• Form Data Teknis DAK Bidang Pertanian Provinsi 2014   = Download

• Form Data Teknis DAK Bidang Pertanian Kabupaten 2014  = Download

(posting date: 02 Mei 2013)

Sumber :  deptan.go.id

PROSES SERTIFIKASI PROFESI PENYULUH PERTANIAN

PROSES SERTIFIKASI PROFESI PENYULUH PERTANIAN

       Dalam rangka proses Sertifikasi Profesi Penyuluh Pertanian Pegawai Negeri Sipil yang akan dilaksanakan pada pertengahan bulan Juli 2011 oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak-1 (LSPP-1) Penyuluh Pertanian PNS :

PAKAIAN DINAS PNS (PERATURAN MENTERI NOMOR 53 TAHUN 2009)

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 53 TAHUN 2009

TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 60 TAHUN 2007

TENTANG
 PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LlNGKUNGAN
DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH

MENTERI DALAM NEGERI,